Oleh: Farel alamsyah Ketua Umum Senat Mahasiswa Uin Mahmud Yunus Batusangkar
Perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang berdialektika berdiskusi bertukar pikiran serta membentuk kemerdekaan berpikir. Namun, ketika mahasiswa yang menjalankan fungsi kontrol sosial justru berhadapan dengan tekanan birokrasi, dugaan intimidasi melalui ancaman baeasiswa untuk mahasiswa, hal ini bukan lagi sekedar konflik antara mahasiswa dan pimpinan kampus, melainkan menyangkut hak konstitusional warga negara, seperti yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (3) UUD 1945 telah menjamin kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. hak tersebut tidak hanya seta merta lahir dari kemurahan hati para pimpinan direktorat saja, sehingga tidak seorangpun berhak memperlakukannya sebagai fasilitas yang dapat di berikan maupun di cabut dengan dalih “Pemerintah sudah membantu mahasiswa mendapatkan bantuan” hal tersebut seharusnya tidak bisa di jadikan bahan yang seakan akan membungkam mahasiswa yang memiliki hak untuk mendapatkannya dan memliki hak juga untuk bersuara demi kepentingan umat dan bangsa.
KIP kuliah merupakan instrumen kebijakan negara untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakatnya yang kurang mampu guna mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan semata mata atas pemberian pejabat yang menuntut balas budi berupa kepatuhan. Apabila kewenangan pengelolaan bantuan di gunakan untuk menekan mahasiswa yang menerimanya karena aktivitas kritik dan penyampaian aspirasi maka hal tersebut patut untuk di uji berdasarkan prinsip larangan penyalahgunaan wewenang.
Selanjutnya kampus harus nya tidak boleh membangun kekuasaan yang anti kritik dengan menjadikan mahasiswa sebagai objek kebijakan.
Pada akhirnya, perlu di tegaskan bahwa mahasiswa yang menerima KIP kuliah tidak sedang menukar hak nya sebagai penerima KIP dan menghilangkan Hak konstitusionalnya. sangat di sayangkan jika institusi yang seharusnya melahirkan generasi penerus bangsa yang akan selalu tumbuh dengan perubahan zaman justru memproduksi generasi yang tunduk pada kekuasaan dan menjauh pada nilai nilai keadilan
