Jakarta – Keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, merombak jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa (2/6/2026) dinilai sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Pergantian tersebut menandai berakhirnya masa kepemimpinan Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sonny Sanjaya di tubuh BGN setelah melalui proses evaluasi kinerja selama hampir satu setengah tahun. Langkah Presiden itu mendapat apresiasi dari Ketua Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, Laca.
Menurut Laca, pergantian kepemimpinan di BGN merupakan bentuk respons nyata pemerintah terhadap berbagai masukan dan kritik masyarakat terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di sejumlah daerah. Ia menilai evaluasi yang dilakukan Presiden bukanlah keputusan yang bersifat spontan, melainkan hasil dari pengamatan dan penilaian yang dilakukan secara terukur terhadap kinerja lembaga tersebut.
“Presiden Prabowo telah menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam mengambil keputusan. Program sebesar Makan Bergizi Gratis menyangkut masa depan jutaan anak Indonesia sehingga tidak boleh dikelola secara biasa-biasa saja. Evaluasi yang dilakukan selama hampir 18 bulan menunjukkan bahwa pemerintah serius memastikan program ini berjalan sesuai tujuan,” ujar Laca dalam keterangannya.
Ia menjelaskan bahwa MBG merupakan program strategis nasional yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia jangka panjang. Karena itu, setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Selama pelaksanaan program, berbagai persoalan sempat menjadi sorotan publik, mulai dari dugaan kasus keracunan makanan di sejumlah sekolah hingga persoalan tata kelola pada beberapa titik layanan. Kondisi tersebut, kata Laca, menjadi alasan kuat mengapa evaluasi menyeluruh terhadap manajemen BGN diperlukan.
Lebih lanjut, Laca menilai penunjukan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru merupakan pilihan yang tepat. Selain memiliki latar belakang akademik di bidang biologi yang berkaitan erat dengan aspek kesehatan dan gizi, Nanik juga dinilai memahami secara mendalam sistem kerja BGN karena sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.
Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk melakukan pembenahan tanpa harus memulai dari nol. Dengan pemahaman terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lapangan, pimpinan baru diharapkan dapat segera mengambil langkah-langkah korektif guna meningkatkan kualitas layanan program MBG.
“Nanik bukan figur yang datang dari luar sistem. Ia telah terlibat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program sejak awal. Karena itu, kami berharap proses pembenahan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran,” katanya.
Meski demikian, Laca menegaskan bahwa pergantian pimpinan tidak boleh berhenti sebagai seremoni politik atau administratif semata. Ia mengingatkan bahwa tantangan utama justru terletak pada upaya memperbaiki tata kelola program secara menyeluruh dan memastikan seluruh penyimpangan yang terjadi dapat ditindaklanjuti secara hukum.
Berdasarkan data yang dihimpun, sejak Program Makan Bergizi Gratis mulai berjalan pada Januari 2025 hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 27.208 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.182 titik layanan pernah mengalami penghentian sementara atau suspend karena berbagai persoalan operasional.
Angka tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 30 persen titik layanan pernah mengalami kendala yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, Laca meminta pemerintah melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai pelaksanaan program, mulai dari pengadaan bahan pangan, distribusi makanan, pengawasan kualitas, hingga penggunaan anggaran negara.
Ia juga menegaskan bahwa apabila ditemukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program, aparat penegak hukum harus bertindak tanpa pandang bulu.
“Kami berharap evaluasi ini tidak berhenti pada pergantian pimpinan semata. Jika ditemukan penyimpangan atau pelanggaran dalam pengelolaan program, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum ketika yang dipertaruhkan adalah masa depan dan kesehatan anak-anak Indonesia,” tegasnya.
Laca menambahkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi besar negara dalam pembangunan generasi penerus bangsa. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah, tetapi juga oleh integritas, transparansi, dan akuntabilitas seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.
Ia berharap kepemimpinan baru BGN mampu menghadirkan sistem pengawasan yang lebih kuat, tata kelola yang lebih transparan, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan agar berbagai persoalan yang terjadi sebelumnya tidak kembali terulang.
Menurutnya, reformasi di tubuh BGN harus dimulai dari keterbukaan data, penguatan pengawasan independen, serta komitmen untuk menindak setiap bentuk penyimpangan tanpa memandang jabatan maupun kedudukan.
“Pergantian ini harus menjadi titik awal perubahan yang nyata. Masyarakat tentu berharap hadirnya sistem yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih bertanggung jawab. Pada akhirnya yang paling penting adalah memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi yang aman, sehat, dan berkualitas sesuai tujuan awal program,” pungkasnya.
Dengan pergantian kepemimpinan tersebut, publik kini menaruh harapan besar kepada jajaran baru BGN untuk membuktikan bahwa perubahan yang dilakukan pemerintah bukan sekadar pergantian figur, melainkan langkah nyata menuju penguatan kualitas Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
