Limapuluh Kota, Digindonews.com – Sidang Paripurna pembacaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Limapuluh Kota Tahun 2025 berlangsung dinamis dan penuh catatan penting. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Prof. Erman Mawardi, melontarkan serangkaian rekomendasi kritis yang menyentuh berbagai sektor, mulai dari pembangunan fisik, ekonomi, hingga kinerja birokrasi daerah yang dinilai belum berjalan optimal. Sarilamak, (30/4/26)
Masalah jalan rusak masih menjadi keluhan utama yang disampaikan. Prof. Erman menegaskan, sejumlah ruas jalan di bawah kewenangan kabupaten masih mengalami kerusakan berat dan sedang, namun belum mendapatkan penanganan hingga akhir tahun anggaran 2025. Secara khusus, Fraksi PKS mendesak perbaikan segera di jalur-jalur strategis di Kecamatan Guguak, yaitu ruas Talago–Koto Kociak, Koto Kociak–Jopang, Padang Mungka–Padang Jopang, serta Kubang Tungkek–Tiakar.
Tidak hanya jalan, kondisi lingkungan aliran Sungai Batang Sinamar di wilayah Tanjung Ipuh, Jorong Koto Kociak, Nagari Tujuah Koto Talago juga kembali disoroti karena kerusakannya yang cukup parah namun belum diperbaiki.
“Kami minta Dinas PUPR serius menangani kerusakan jalan dan sungai ini. Jalan rusak menghambat distribusi hasil tani, dan kerusakan sungai berpotensi menimbulkan bencana. Khususnya di ruas Batang Sinamar, ini sudah kami sampaikan sebelumnya dan jawaban sudah kami terima, tapi realisasinya belum terlihat. Harus segera dikerjakan,” tegas Prof. Erman.
Di sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi warga, Fraksi PKS meminta pemerintah daerah lebih proaktif mendukung para petani. Bantuan bibit unggul yang tahan cuaca ekstrem dan kondisi tanah kurang subur sangat dibutuhkan untuk menjamin pendapatan sekaligus ketahanan pangan.
“Kami rekomendasikan pemberian bibit kakao, kopi, alpukat, hingga kelapa yang berkualitas dan tangguh menghadapi perubahan iklim. Ini langkah nyata agar kesejahteraan petani meningkat dan ketahanan pangan kita terjaga dengan baik,” tambahnya.
Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi PKS mendorong perubahan pola pikir birokrasi. Pemerintah diminta tidak hanya bergantung pada cara-cara konvensional, tetapi mulai menggali potensi ekonomi kreatif dan memanfaatkan teknologi digital.
Di sektor pariwisata yang memiliki potensi besar namun kontribusinya terhadap PAD masih rendah, penerapan sistem modern menjadi syarat mutlak. Penggunaan tiket elektronik dan pembayaran nontunai di lokasi wisata, termasuk di kawasan unggulan seperti Lembah Harau, dinilai perlu segera diterapkan untuk mencegah kebocoran pendapatan dan mempermudah pengelolaan data pengunjung. Kerja sama dengan pihak swasta untuk mengelola aset wisata yang belum optimal juga perlu dikaji kembali.
“Jangan biarkan potensi wisata terbuang begitu saja. Gunakan teknologi agar pendapatan daerah tercatat transparan dan akurat. Kerja sama dengan pihak ketiga juga perlu dibuka selama memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat,” ujarnya.
Dunia pendidikan juga tidak luput dari sorotan. Pemerintah diminta memperbaiki ruang kelas dan fasilitas sanitasi di sekolah dasar yang rusak, serta melengkapi sarana pembelajaran seperti komputer dan laptop di sekolah-sekolah yang belum memilikinya agar kualitas pendidikan merata.
“Akses dan mutu pendidikan harus sejalan. Kalau gedung rusak dan fasilitas tidak ada, bagaimana kita bisa berharap lulusan yang berkualitas? Perbaikan ruang kelas, WC sekolah, hingga penyediaan perangkat pembelajaran harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Layanan kesehatan di puskesmas-puskesmas di seluruh wilayah kabupaten juga mendapat catatan keras. Masih terjadi ketimpangan distribusi tenaga medis, di mana ada tempat yang kelebihan staf, namun di tempat lain justru kekurangan parah. Secara khusus, kekurangan tenaga perawat di Puskesmas Dangung-Dangung disoroti dan diminta segera diatasi. Selain itu, perbaikan gedung pelayanan, penyediaan lahan parkir, serta penyelesaian dokumen rencana pembangunan RSUD Sarilamak juga didesak agar berjalan sesuai jadwal.
“Kami temukan ada penumpukan tenaga medis di satu tempat, tapi di tempat lain justru sangat kekurangan, seperti di Puskesmas Dangung-Dangung yang masih butuh banyak tenaga perawat. Ini harus diatur ulang. Begitu juga dengan dokumen perencanaan RSUD Sarilamak, harus segera rampung agar pembangunannya tidak tertunda,” ungkap Prof. Erman.
Untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Fraksi PKS menyoroti masih banyaknya data yang tidak valid, mulai dari objek pajak ganda, perubahan kepemilikan yang tidak tercatat, hingga perubahan luas bangunan atau tanah. Oleh karena itu, pendataan ulang dan penggunaan sistem pemetaan digital sangat diperlukan agar tidak ada objek pajak yang terlewat. Penghargaan bagi nagari yang berhasil mencapai target tepat waktu dan evaluasi ketat bagi yang hasilnya rendah juga diusulkan.
Penanganan bencana juga menjadi perhatian. Fraksi PKS meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperbarui peta wilayah rawan bencana hingga ke tingkat nagari, serta menambah anggaran untuk membentuk dan membina desa tangguh bencana.
“Data harus akurat. Tanpa peta rawan bencana yang terbaru dan rinci sampai ke nagari, alokasi bantuan dan pencegahan tidak akan tepat sasaran. Anggaran untuk kebencanaan juga harus ditingkatkan demi keselamatan warga,” jelasnya.
Poin yang paling menyita perhatian dalam sidang tersebut adalah pandangan Fraksi PKS terhadap kinerja Sekretaris Daerah (Sekda). Prof. Erman menilai, kepemimpinan di tingkat birokrasi tertinggi ini belum berjalan maksimal, dan dampaknya terasa hingga ke pencapaian target pembangunan daerah.
“Secara jujur kami sampaikan, kinerja Sekda yang dirasakan belum optimal telah menyebabkan berbagai program pemerintahan tidak berjalan efektif. Akibatnya, target Indikator Kinerja Utama tidak tercapai, dan Indeks Pembangunan Manusia pun terpengaruh. Belum lagi kinerja tim TAPD yang sering membuat rapat pembahasan dengan DPRD berakhir buntu tanpa solusi,” tegas Prof. Erman
Selain itu, Fraksi PKS kembali mengingatkan janji perbaikan gedung DPRD yang kondisinya sangat memprihatinkan. Masalah ini sebenarnya sudah disuarakan sejak tahun lalu, namun hingga kini belum ada perubahan berarti.
“Sudah sejak tahun 2024 kami menyuarakan ini. Gedung wakil rakyat kondisinya rusak parah dan sangat memprihatinkan. Ini tempat kita bekerja, tempat aspirasi rakyat disalurkan. Harus segera diperbaiki, jangan dibiarkan terus rusak,” pungkasnya.
Seluruh rekomendasi dan sorotan yang disampaikan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota untuk memperbaiki kinerja dan mempercepat pembangunan di sisa masa jabatan yang ada. (A$)
