JAKARTA – Polemik proyek infrastruktur yang bersumber dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI dan melibatkan PT Wijaya Karya (WIKA) di wilayah Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci kian meluas. Tidak hanya soal dugaan penyerobotan lahan dan kualitas konstruksi yang dipersoalkan warga, kini muncul keluhan dari kontraktor lokal yang mengaku dirugikan oleh sistem pelaksanaan proyek.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Kesatuan Mahasiswa Milenial Jambi DKI Jakarta (KMMJ), Rizki Hamid, menyatakan pihaknya melihat adanya indikasi persoalan serius dalam tata kelola proyek yang harus segera diaudit secara menyeluruh.
“Kami mencermati adanya rangkaian dugaan masalah, mulai dari pembangunan irigasi tanpa izin lahan warga, kualitas pekerjaan yang dipertanyakan, tidak adanya papan informasi proyek, hingga keluhan kontraktor lokal yang merasa ditekan oleh sistem. Ini bukan lagi persoalan teknis biasa, ini sudah menyangkut integritas pengelolaan uang negara,” tegas Rizki.
Menurutnya, dugaan selisih harga material seperti wiremesh (warmes) yang disebut jauh di atas harga pasar perlu ditelusuri secara transparan. Jika benar terjadi pembebanan harga yang tidak rasional, hal tersebut berpotensi merugikan pelaku usaha lokal dan membuka ruang penyimpangan anggaran.
“Kami menerima informasi adanya perbedaan signifikan antara harga pasar dan skema harga dalam proyek. Jika ini benar, maka harus dijelaskan ke publik. Jangan sampai kontraktor daerah dijadikan korban sistem yang tidak adil,” ujarnya.
Selain itu, KMMJ juga menyoroti dugaan keterlambatan pembayaran pekerjaan serta mekanisme pemotongan yang dinilai memberatkan kontraktor. Rizki menilai kondisi tersebut bisa berdampak serius terhadap keberlangsungan usaha lokal dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Proyek negara seharusnya menjadi penggerak ekonomi daerah. Kalau justru pelaku usaha lokal merasa tertekan dan dirugikan, maka ada yang salah dalam sistemnya,” katanya.
Rizki Hamid mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat, serta aparat penegak hukum untuk melakukan audit investigatif, baik dari sisi administrasi, keuangan, maupun uji mutu fisik pekerjaan di lapangan. Ia juga meminta Kementerian PUPR melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BWS Sumatera VI.
“Kami meminta audit total. Bukan hanya di atas kertas, tapi turun langsung ke lapangan. Periksa kualitas beton, pembesian, progres pekerjaan, alur anggaran, hingga mekanisme pembayaran kepada kontraktor,” tegasnya.
Ia menegaskan KMMJ tidak anti pembangunan. Namun pembangunan, menurutnya, harus transparan, profesional, dan tidak merugikan masyarakat maupun pelaku usaha daerah.
Sebagai bentuk keseriusan, KMMJ menyatakan tengah melakukan konsolidasi internal dan komunikasi dengan elemen mahasiswa serta masyarakat Jambi di Jakarta.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada klarifikasi terbuka dan langkah konkret dari pihak terkait, maka kami akan turun aksi. Ini bukan ancaman, ini bentuk tanggung jawab moral kami sebagai mahasiswa untuk mengawal uang rakyat,” tutup Rizki Hamid.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari PT Wijaya Karya (WIKA) maupun BWS Sumatera VI terkait berbagai dugaan yang berkembang di tengah masyarakat.
