JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memprioritaskan percepatan pemulihan layanan dasar, khususnya air bersih dan sanitasi, bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera. Hingga 2 Februari 2026, Kementerian PU mencatat progres signifikan dengan memfungsikan kembali 143 unit Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari total 176 unit yang terdampak. Capaian ini menandai progres penanganan infrastruktur SPAM yang telah menyentuh angka 82%.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa akses air bersih merupakan kebutuhan vital yang tidak bisa ditunda. Pihaknya memastikan kehadiran pemerintah sejak fase tanggap darurat hingga masa pemulihan saat ini.
“Air bersih dan sanitasi adalah kebutuhan utama masyarakat. Karena itu, sejak fase tanggap darurat kami fokus memastikan layanan air minum tetap tersedia, baik melalui pemulihan SPAM maupun penyediaan sarana darurat,” ujar Menteri Dody.
Dari seluruh unit yang telah beroperasi kembali, total kapasitas layanan air bersih yang berhasil dipulihkan mencapai lebih dari 5.300 liter per detik. Suplai ini kini telah melayani kebutuhan masyarakat di permukiman maupun lokasi pengungsian di berbagai wilayah Sumatera.
Secara rinci, pemulihan layanan air bersih di Provinsi Aceh mencakup 54 SPAM yang telah kembali berfungsi dari total 71 unit terdampak di 10 kabupaten/kota. Perbaikan instalasi dan jaringan distribusi di wilayah ini berhasil memulihkan kapasitas layanan sebesar 1.595 liter per detik.
Sementara itu, di Provinsi Sumatera Barat, Kementerian PU berhasil memulihkan 52 SPAM dari 60 unit yang ditangani di 13 kabupaten/kota, dengan kapasitas layanan mencapai 2.263 liter per detik. Adapun penanganan permanen di Sumatera Barat ditargetkan rampung bertahap hingga Agustus 2028.
Selanjutnya, di Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 37 SPAM dari 45 unit terdampak di 9 kabupaten/kota telah beroperasi kembali dengan kapasitas 1.445 liter per detik, sedangkan sisanya masih dalam tahap penyesuaian desain teknis.
Selain memulihkan SPAM eksisting, Kementerian PU menyiagakan 537 unit sarana darurat untuk menjangkau wilayah yang infrastrukturnya belum pulih sepenuhnya. Sarana pendukung tersebut meliputi Instalasi Pengolahan Air (IPA) mobile, mobil tangki air, hidran umum, toren, unit pengolahan air siap minum, hingga fasilitas sanitasi berupa toilet portable dan darurat.
Guna menjamin ketersediaan air baku jangka panjang, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya juga mempercepat pembangunan sumur bor di lokasi dengan kerusakan jaringan berat.
Pada bidang Sumber Daya Air, Kementerian PU tengah membangun 25 unit sumur bor air dalam. Pembangunan ini meliputi 24 unit di Provinsi Aceh —dengan 11 unit telah selesai dan 13 unit dalam proses pengerjaan— serta 1 unit sumur bor yang sedang dikerjakan di RSUP Dr. M. Djamil Padang, Sumatera Barat. Sementara untuk Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan sumur bor dalam dari Ditjen SDA belum dilakukan.
Di sisi lain, Ditjen Cipta Karya melaksanakan pembangunan 103 unit sumur bor guna memperluas akses air bersih di kawasan permukiman dan fasilitas publik. Pembangunan ini terdiri atas 17 unit sumur bor dangkal yang seluruhnya berlokasi di Aceh, serta 86 unit sumur bor dalam yang tersebar di tiga provinsi.
Untuk sumur bor dangkal, Kementerian PU membangun 17 unit yang seluruhnya berlokasi di Provinsi Aceh. Dari jumlah tersebut, 9 unit telah selesai dikerjakan, sementara 8 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan dan ditargetkan segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Sementara itu, untuk sumur bor dalam, Kementerian PU menangani pembangunan 86 unit. Di Provinsi Aceh, sebanyak 17 unit telah selesai dan 46 unit masih dalam tahap pengerjaan. Di Provinsi Sumatera Utara terdapat 5 unit sumur bor dalam yang sedang dalam proses pengerjaan, serta di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 18 unit sumur bor dalam tengah memasuki tahap survei dan pengerjaan geolistrik sebagai dasar penentuan titik pengeboran.
Upaya komprehensif ini merupakan wujud komitmen Kementerian PU dalam memastikan kehadiran negara untuk memulihkan kehidupan masyarakat pascabencana melalui penyediaan infrastruktur yang andal dan berkelanjutan.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
About Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES
