Lima Puluh Kota, Digindonews.com – Pasca pelantikan pejabat eselon II serta pengisian jabatan eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada 31 Oktober lalu, sorotan masyarakat kini tertuju pada kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Pariwisata sebagai salah satu tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Lembah Harau, dengan keindahan alam yang memukau, memiliki potensi besar sebagai magnet wisata lokal dan mancanegara. Namun, ironisnya, PAD dari sektor pariwisata ini mengalami penurunan signifikan, salah satunya disebabkan polemik pengelolaan retribusi terkait kunjungan orang tua santri Insan Cendekia Boarding School (ICBS). Orang tua santri yang datang menjemput anak-anaknya disebutkan tidak membayar tiket atau retribusi meskipun ada kesepakatan awal antara pihak ICBS yang membick up orang tua santri dengan petugas retribusi di pintu masuk.
ICBS semestinya tidak perlu risau dan ikut campur terlalu dalam dalam urusan retribusi. Di Perda sudah dijelaskan dengan detail kalau retribusi dikenakan kepada setiap orang yang masuk, kecuali objek retribusi itu orang, ICBS bukan objek retribusi.
“Ke mana hilangnya potensi PAD dari ribuan pengunjung ICBS setiap tahunnya? Apakah ada ‘permainan’ di balik layar?” ungkap seorang tokoh masyarakat yang enggan di sebut namanya.
Publik kini menaruh harapan besar pada Elsiwa Fajri, S.STP Kepala Dinas Pariwisata (Kadisparpora) yang baru di lantik. Pertanyaannya, mampukah ia menemukan solusi win-win yang adil bagi semua pihak, sekaligus bisa menaik kan PAD Kabupaten Lima Puluh Kota?
Saat dikonfirmasi, Elsiwa Fajri menegaskan komitmennya untuk mendalami permasalahan tersebut secara menyeluruh. “Kami sedang mempelajari persoalan ini agar ada solusi terbaik yang menguntungkan baik pemerintah daerah maupun pihak ICBS,” ujar Elsiwa Fajri.
Lebih lanjut, Elsiwa Fajri menyampaikan beberapa langkah strategis yang tengah dipersiapkan untuk meningkatkan PAD khususnya di Lembah Harau, yakni: meningkatkan kualitas pelayanan di pintu masuk untuk menciptakan kesan pertama yang positif bagi wisatawan, memperbaiki sarana dan prasarana wisata melalui dukungan APBD, APBN, dan kerja sama dengan pihak swasta, serta menambah kuantitas dan kualitas kegiatan event di Harau guna menarik lebih banyak pengunjung.
Meski demikian, publik menyanyakan masih menyelimuti. Kelanggengan persoalan dan kompleksitasnya menjadi tantangan tersendiri, apakah Elsiwa Fajri benar-benar mampu mengimplementasikan program program tersebut? Ataukah ia justru akan terperangkap dalam dilema administrasi dan birokrasi?
Di sisi lain, Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Indonesia Bersih (LSM GIB) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan Pemerintahan Safni-Rito, khususnya dalam hal PAD.
“Kami akan secara konsisten mengawasi dan mengkritisi kinerja Kadisparpora yang baru. Harapan masyarakat Lima Puluh Kota jangan sampai berujung kecewa dan PAD di Lembah Harau daerah semakin bocor,” tegas pimpinan LSM GIB.
Lebih jauh, LSM ini menyatakan bahwa jika dalam satu tahun kedepan kinerja Kadis Pariwisata tidak memuaskan dan tidak mampu menghadirkan hasil konkret, mereka siap menyurati Bupati untuk mempertimbangkan pergantian pejabat tersebut.
Pada akhirnya, waktu yang akan membuktikan apakah Elsiwa Fajri dapat membawa angin segar bagi pariwisata dan PAD Kabupaten Lima Puluh Kota, atau justru menambah daftar panjang persoalan yang belum terselesaikan. Publik pun menantikan gebrakan nyata yang mampu mengangkat sektor pariwisata daerah kembali dan PAD meningkat. (Agus Suprianto)
