DIGINDONEWS-Ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) turun ke jalan, Selasa (9/9). Aksi ini berlangsung serentak di dua titik: Kantor DPRD Kota Batam dan kawasan PT McDermott Indonesia, Batu Ampar.
Di DPRD Batam, massa membawa keranda sebagai simbol “matinya keadilan” di tengah konflik ketenagakerjaan yang belum terselesaikan. Ketua DPRD Batam, H. Muhammad Kamaluddin, S.Pd.I, langsung menemui massa dan mempersilakan 20 orang perwakilan masuk ke ruang Komisi IV untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Tiga Tuntutan Utama
Dalam dialog tersebut, aliansi menyampaikan tiga poin desakan kepada pemerintah daerah maupun PT McDermott Indonesia:
-
Pembayaran kompensasi buruh keamanan
Sebanyak 60 tenaga kerja jasa keamanan disebut tidak menerima kompensasi selama dua tahun penuh. Aliansi menuntut PT McDermott segera membayarkan hak tersebut sesuai ketentuan UU Cipta Kerja Tahun 2021 Pasal 61A dan PP Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 16. -
Transparansi bahasa dalam kontrak kerja
Perusahaan dituding menggunakan kontrak kerja berbahasa asing tanpa terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia. Hal ini dianggap melanggar UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 31 serta Perpres Nomor 63 Tahun 2019 Pasal 26.P -
Pengawasan ketenagakerjaan. Aliansi mendesak Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan Provinsi Kepri lebih tegas dalam mengawasi perusahaan multinasional. Mereka juga menuntut pencopotan Kepala Disnaker Kepri yang dinilai gagal menyelesaikan persoalan ini.
“Ini Bukan Sekadar Kompensasi”
Koordinator Umum Aksi, Rizki Firmanda, dalam orasinya menegaskan bahwa perjuangan massa tidak hanya menyangkut kompensasi buruh.
“Kontrak kerja dengan bahasa asing adalah bentuk penjajahan gaya baru. Bahasa Indonesia adalah simbol nasionalisme. Jangan biarkan ada penjajahan di negeri kita,” seru Rizki di hadapan massa yang berorasi di depan Gedung DPRD Batam.
Ia juga menuding lemahnya pengawasan Disnaker sebagai faktor utama mandeknya kasus. “Disnaker Kepri kerja tidak becus, kami minta Kepala Disnaker dicopot dari jabatannya,” tegas Rizki.
Aksi Damai, Siap Berlanjut
Meski aksi digelar dengan damai, aliansi menegaskan siap menggelar unjuk rasa berkelanjutan jika tidak ada langkah konkret dari perusahaan maupun pemerintah.
“Beberapa kali kami sudah melakukan mediasi dengan pihak PT McDermott, tapi selalu buntu. Hari ini adalah finalnya, kami ingin kepastian. Jika perlu, aksi ini akan berjilid-jilid,” ujar Rizki.
Tekanan hingga Level Nasional
Aliansi juga memperluas tekanan dengan mengirimkan laporan resmi ke berbagai pihak: Presiden RI Prabowo Subianto melalui Mensesneg, DPR RI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta
Menurut mereka, masalah ini bukan sekadar konflik industrial, tetapi juga ujian keberpihakan negara terhadap buruh di kawasan strategis perbatasan seperti Batam.
“Kami tidak akan berhenti sampai hak buruh dipenuhi dan hukum ditegakkan. Batam harus jadi kota industri yang adil, bukan tempat perusahaan asing semena-mena terhadap pekerja Indonesia,” pungkas Rizki.
