Jakarta, 22 Juli 2025 – Koalisi Mahasiswa Indonesia untuk Reformasi Birokrasi menggelar konsolidasi terbatas di salah satu kampus di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (22/7), sebagai bagian dari persiapan menuju aksi unjuk rasa yang tengah dirancang. Konsolidasi ini diikuti oleh sekitar 30 mahasiswa dari berbagai organisasi dan elemen kampus yang memiliki kesamaan visi: mendesak perombakan sistem birokrasi yang sarat kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.
Koordinator Koalisi, Abdul Razaq, menegaskan bahwa konsolidasi ini adalah bentuk kegelisahan mahasiswa terhadap buruknya tata kelola birokrasi, terutama setelah mencuatnya dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Sekretaris DKPP, Prof. David Yama.
“Kami berkumpul bukan hanya untuk membahas satu kasus, tetapi untuk mengkritik sistem birokrasi yang busuk dan permisif terhadap penyimpangan kekuasaan,” tegas Razaq dalam pernyataannya.
“Jika aparat sipil negara bisa bebas menerbitkan surat tugas untuk istri sendiri, menggunakan anggaran negara untuk urusan pribadi, dan tidak ada sanksi yang jelas, maka yang rusak bukan hanya individunya sistemnya sudah cacat,” tambahnya dengan nada tegas.
Menurut Razaq, konsolidasi ini menjadi langkah awal menuju gerakan yang lebih besar dan terorganisir. Aksi unjuk rasa yang lebih luas masih dalam tahap penyusunan strategi dan penggalangan dukungan dari kampus-kampus lain di Jabodetabek.
“Reformasi birokrasi bukan jargon seminar, tapi kebutuhan rakyat. Kalau negara diam terhadap ASN yang menyalahgunakan jabatan, maka mahasiswa tidak boleh diam,” katanya.
Koalisi berkomitmen untuk terus melakukan tekanan publik agar instansi pemerintah-khususnya Kemendagri dan DKPP-bersikap tegas dan transparan dalam menanggapi laporan yang telah diajukan.
