Limapuluh Kota, Digindonews.com – Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota berlangsung dinamis saat pembahasan pandangan umum fraksi terhadap Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Kamis (2/4/26).
Pada kesempatan tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dibacakan langsung oleh Prof. Erman Mawardi, menyuarakan sejumlah catatan penting, kritik membangun, hingga permintaan klarifikasi terkait kinerja Pemda selama tahun lalu.
Ada beberapa poin yang disampaikan Prof. Erman Mawardi dalam sidang paripurna tersebut
1. Target PAD Harus Bisa Lebih Tinggi Lagi
Meskipun capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 terbilang cukup baik, yakni mencapai 93,84% atau setara Rp 140,2 Miliar, Fraksi PKS menilai potensi ini sebenarnya masih bisa digali lebih dalam lagi.
“Kami berharap angka ini bisa lebih tinggi lagi ke depannya. Oleh karena itu, kami meminta OPD terkait untuk memaparkan strategi dan solusi konkret apa yang akan dilakukan demi meningkatkan penerimaan daerah,” tegas Erman.
2. Anggaran Infrastruktur Belum Terserap Maksimal
Fraksi PKS juga menyoroti penyerapan anggaran di sektor infrastruktur. Dari total anggaran belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi yang mencapai Rp 10,7 Miliar, ternyata baru terealisasi sebesar Rp 8,89 Miliar atau sekitar 82,64%.
“Kami ingin tahu, apa sebenarnya kendala utama yang membuat anggaran ini tidak bisa terserap secara maksimal? Hal ini perlu penjelasan yang jelas,” tambahnya.
3. Kesehatan: Masih Ada Puskesmas Belum Kirim Sampel
Di bidang kesehatan, Fraksi PKS menyoroti masih adanya temuan di mana beberapa Puskesmas belum mengirimkan sampel pemeriksaan Campak dan Acute Flaccid Paralysis (AFP). Menurutnya, hal ini perlu dikaji ulang agar pelayanan dan penanganan kesehatan di tingkat dasar bisa berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
4. Polemik Uang Transport Guru, PKS Minta Manajemen Diperbaiki
Satu hal yang menjadi sorotan tajam adalah kasus pengembalian uang transport peserta pelatihan guru Tahfidz Al-Quran. Diketahui, setelah kegiatan selesai, para guru yang berstatus ASN diminta mengembalikan uang tersebut karena adanya aturan Peraturan Bupati (Perbup) yang melarang pemberian honor.
Fraksi PKS menyayangkan kurangnya komunikasi sejak awal terkait aturan ini sehingga menimbulkan keresahan.
“Kami berharap Kepala Dinas Pendidikan yang baru, Bapak Antoni, S.Pd., MM, bisa segera membenahi manajemen internal ini. Semoga dengan kepemimpinan baru, kualitas pendidikan di 50 Kota bisa semakin maju dan tidak ada lagi kesalahpahaman seperti ini,” ujar Prof. Erman Mawardi
5. Jalan Tanjung Ipuh Hampir Putus, Minta Segera Ditangani
Kondisi memprihatinkan juga terjadi di ruas jalan Kabupaten Tanjung Ipuh, tepatnya di Jorong Koto Kociak, Nagari Guguak Tujuah Koto Talago. Jalan ini dilaporkan kian mengkhawatirkan, longsor, dan tinggal separuh akibat tergerus erosi Batang Sinamar.
Jika dibiarkan, jalan ini berpotensi putus total dan memutus akses warga menuju Padang Kandi, Sipingai, Andiang, hingga Jopang Manganti.
“Kami meminta Bupati segera menindaklanjuti. Mengingat kerusakan ini masuk kategori bencana alam dan kabarnya dana dari pusat sudah cair. Biayanya diperkirakan sekitar Rp 100 juta, nilainya relatif kecil namun dampaknya sangat besar bagi masyarakat,” jelasnya.
6. Pendataan Ulang PBB, Solusi Tambah PAD
Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Fraksi PKS mendesak agar dilakukan pendataan ulang secara menyeluruh. Hal ini penting untuk mencatat perkembangan aset seperti bangunan baru, maupun tanah yang hilang akibat bencana banjir. Dengan data yang akurat, potensi pendapatan daerah dari sektor ini bisa meningkat signifikan.
7. Sektor Pertanian Belum Maksimal Cerminkan Visi “Central of Agro”
Terakhir, di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi, Fraksi PKS menilai program yang berjalan tahun 2025 belum sepenuhnya menyentuh visi besar daerah sebagai Central of Agro.
Terlihat belum ada integrasi program yang kuat dalam penguatan kawasan unggulan maupun hilirisasi produk. Oleh sebab itu, evaluasi menyeluruh sangat diperlukan agar pertanian di 50 Kota benar-benar mandiri dan berdaya saing.
Di akhir penyampaiannya, Prof Erman Mawardi menekankan agar Pemerintah Daerah dapat segera menanggapi dan menjawab seluruh catatan kritis ini. Respons yang cepat dan transparan dinilai sangat penting demi menjaga kepercayaan publik dan menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat. (A$)
