Digindonews – Berita pemangkasan tenaga honorer banyak menjadikan tanda tanya bagi banyak orang. Tahun 2023 menjadi waktu yang di nantikan oleh banyak tenaga honorer sampai adanya kebijakan baru yang ternyata menguntungkan para pekerja honorer.
Baru-baru ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), menyampaikan kebijakan baru yang akan menguntungkan tenaga honorer.
Kebijakan dari PANRB bagi tenaga honorer dan ASN akan mulai berlaku bulan Januari 2023 ini. Kebijakan dari PANRB ini akan sejalan dengan misi dari Presiden Joko Widodo tentang layanan kepegawaian negara.
Badan Kepegawaian Negara sendiri akan segera melakukan pemangkasan proses dalam bisnis layanan kepegawaian.
Proses pemangkasan ini akan menggunakan metode digitalisasi, sehingga akan mempermudah dan mempercepat layanan pegawai pemerintah.
Kementerian PANRB mendukung dengan penuh program pemangkasan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara.
Dengan kemajuan zaman dan teknologi, instansi pemerintah dan daerah akan mengandalkan teknologi dan sistem IT untuk mempercepat operasional dan pekerjaan.
Nantinya, proses bisnis layanan kepegawaian, layanan pendidikan, dan layanan pelatihan akan menjadi ringkas.
“Penyederhanaan proses bisnis ini memangkas waktu layanan sehingga menjadi lebih cepat. Tentu ini diharapkan akan memudahkan jutaan ASN dalam mengakses berbagai layanan kepegawaian,” ujar Menteri Anas dalam keterangan langsung.
Semua layanan kepegawaian pemerintah nantinya akan dilakukan lewat satu sistem yang sama, yaitu akan menggunakan Sistem Informasi ASN (SIASN) dan juga sekaligus untuk mendukung target serta misi dari pemerintah.
Target dari program ini untuk mencapai target program satu data Indonesia untuk menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Beberapa program PANRB yang akan memudahkan layanan kepegawaian bagi ASN dan non-ASN, adalah:
A. Layanan pensiun ASN yang dipangkas dari semula 5 tahapan, kini dilalui hanya dengan 2 tahapan saja.
B. Kenaikkan pangkat dari 8 sampai 14 tahapan dan kini menjadi 2 tahapan saja setelah pemangkasan.
C. Kalau ingin pindah instansi, sebelumnya harus menyelesaikan 11 tahapan, sekarang hanya 2 tahapan saja setelah dipangkas.
D. Jika ingin memperbaiki dan mau menetapkan NIP dari semula 2 tahapan kini bisa langsung selesai dalam 2 hari kerja,
Di bawah pimpinan Azwar Anas, Kementerian PANRB sendiri memang menggunakan slogan “Bergerak untuk Reformasi Berdampak” agar bisa melakukan reformasi untuk instansi pemerintah, baik dipusat maupun juga di daerah.***
