DigIndonews.com, Jakarta – Sebanyak lima organisasi profesi kesehatan akan menggelar aksi demonstrasi menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law, Senin (8/5/2023).
Kelimanya yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).
Unjuk rasa yang digelar hari ini berangkat dari keprihatinan mereka atas pembahasan RUU Kesehatan yang dinilai terlalu terburu-buru.
Bahkan, pembahasan ini tak menampung masukan dari organisasi kesehatan. Salah satunya terkait potensi melemahnya perlindungan dan kepastian hukum tenaga kesehatan (nakes) jika RUU ini disahkan.
”RUU kesehatan berpotensi memperlemah perlindungan dan kepastian hukum bagi perawat ataupun nakes dan masyarakat, serta mendegradasi profesi kesehatan dalam sistem kesehatan nasional,” ujar Ketua PPNI Harif Fadillah dalam konferensi pers ”Stop Pembahasan RUU Kesehatan (Omnibus Law)” di Jakarta, Rabu (3/5/2023), dikutip Kompas.id.
Ketua Umum PB IDI Moh Adib Khumaidi menyampaikan, aksi damai yang akan dilakukan sejumlah anggota organisasi profesi kesehatan merupakan bentuk keprihatinan atas proses pembahasan regulasi yang terburu-buru dan tidak memperhatikan masukan dari organisasi profesi.
Namun, ia memastikan, aksi damai yang akan dijalankan tersebut tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat sehingga pelayanan tetap bisa berjalan dengan baik.
Ia menuturkan, terdapat sejumlah pesan yang akan disuarakan dalam aksi damai tersebut.
Antara lain, mengingatkan pemerintah akan banyaknya masalah kesehatan yang perlu dibenahi oleh pemerintah, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, dan meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk layanan di masyarakat.
Pesan lainnya ialah mendorong pemerintah untuk memperluas pelayanan di kelompok masyarakat yang masih belum terjangkau infrastruktur serta sarana prasarana kesehatan.
“Hal-hal seperti inilah yang perlu lebih diperhatikan oleh pemerintah dan wakil rakyat di parlemen daripada terus-menerus membuat undang-undang baru,” kata Adib.
Sementara itu, Sekretaris Umum Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) Erfen Gustiawan Suwangto mengeklaim RUU Kesehatan justru akan memudahkan masyarakat dalam berobat dan calon dokter spesialis dalam menempuh pendidikan.
“Manfaat RUU Kesehatan untuk masyarakat adalah akses ke dokter dan dokter spesialis akan jauh lebih mudah karena jumlah dokter dapat lebih banyak diproduksi tanpa hambatan,” kata Erfen dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (08/05/2023).
Menurut Erfen, RUU Kesehatan juga mengatur dan membuka peluang kepada siapa pun untuk bisa menempuh pendidikan menjadi dokter umum dan dokter spesialis, tanpa melihat latar belakang keluarga atau kondisi ekonomi sang calon.
“Putra bangsa dari keluarga tidak mampu akan dapat akses lebih besar untuk menjadi dokter spesialis dan tidak ada lagi kemudahan karena ‘Darah Biru’,” ujar Erfen.
Erfen menilai dugaan diskriminasi bagi calon dokter spesialis di Indonesia masih terjadi sehingga jumlah lulusannya terbatas dan tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Erfen menilai, RUU Kesehatan juga diperlukan buat menghapus praktik pungutan liar yang selama ini dinilai membebani para dokter.
Menurutnya, jika persoalan pungutan bisa diberantas, itu akan membuat tata kelola kedokteran lebih transparan.
Dengan begitu, RUU Kesehatan diharapkan membuat minat masyarakat untuk menjadi calon dokter spesialis bertambah dan diharapkan jumlah lulusannya pun turut meningkat dan semakin berkualitas.
Ia menambahkan, jika jumlah dokter spesialis meningkat, hal itu akan berdampak terhadap pelayanan terhadap masyarakat yang semakin terbuka.
“Banyaknya jumlah dokter, terutama spesialis, akan memperpendek antrean pasien di rumah sakit. Biaya masyarakat berobat ke dokter akan lebih murah karena pungli-pungli yang membebani dokter akan hilang,” ujar Erfen.
Terkait polemik RUU Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengusulkan tambahan pasal yang berkaitan dengan perlindungan hukum untuk dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya dalam RUU Kesehatan.
Usulan tersebut dilakukan karena dinilai belum ada tambahan perlindungan hukum untuk tenaga kesehatan ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Dalam undang-undang yang berlaku saat ini memang perlindungan hukum untuk dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya masih belum maksimal. Untuk itu, dalam RUU ini akan kita usulkan untuk ditambah,” ujar juru bicara Kemenkes Mohammad Syahril dalam keterangan tertulis, Senin (24/4/2023).
Usulan tersebut sekaligus membantah adanya isu RUU Kesehatan yang menghilangkan perlindungan bagi tenaga kesehatan.
“Jadi tidak benar informasi yang beredar kalau RUU menghilangkan perlindungan. Kita justru menambah,” katanya.
Syahril mengatakan, pasal perlindungan hukum ditujukan untuk mengantisipasi adanya sengketa hukum sebelum adanya penyelesaian di luar pengadilan.
Itu termasuk, nantinya akan ada sidang etik dalam perkara yang menyangkut para tenaga kesehatan tersebut.
Selain itu, terdapat lima pasal baru perlindungan hukum yang diusulkan Kemkes dalam RUU Kesehatan yang kini sedang dibahas kembali di DPR itu.
Pertama, Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan yang tertuang dalam pasal 322 ayat 4 DIM pemerintah.
“Pasal ini mengatur tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin yang dijatuhkan terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum wajib mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif,” ujar Syahril.
Pasal kedua, tentang Perlindungan untuk Peserta Didik yang tertuang dalam pasal 208E ayat 1 huruf a DIM pemerintah.
Pasal ini mengatur peserta didik yang memberikan pelayanan kesehatan berhak memperoleh bantuan hukum dalam hal terjadinya sengketa medik selama mengikuti proses pendidikan.
“Ketiga, Anti-Bullying yang tertuang dalam dua pasal,” kata Syahril.
Pasal 282 ayat 2 DIM pemerintah yang mengatur Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menghentikan pelayanan kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai sosial budaya, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan.
Kemudian, Pasal 208E ayat 1 huruf d DIM mengatur peserta didik yang memberikan pelayanan kesehatan mendapat perlindungan dari kekerasan fisik, mental, dan perundungan.
Keempat, Proteksi Dalam Keadaan Darurat yang tertuang dalam pasal 408 ayat 1 DIM pemerintah, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melaksanakan upaya Penanggulangan KLB dan Wabah berhak atas pelindungan hukum dan keamanan serta jaminan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya.
“Dan tertuang dalam pasal 448B DIM pemerintah, di mana Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan tidak dipidana,” ujar Syahril.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para kepala daerah untuk mengambil sejumlah langkah seiring rencana aksi damai lima organisasi profesi kesehatan menolak pembahasan RUU Kesehatan.
Hal itu termuat dalam Surat Edaran Nomor 400.5.1/2452/SJ, Sabtu (6/5/2023), yang ia teken bersifat sangat segera kepada gubernur dan bupati/wali kota di seluruh wilayah.
Pertama, Tito meminta para kepala daerah memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berlangsung serta mengimbau para Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD, dan Kepala Puskesmas serta tenaga kesehatan di masing-masing daerah tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
“Kedua, menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan koordinasi dan langkah-langkah kolaboratif bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI untuk mengantisipasi bila terdapat kekosongan layanan kesehatan akibat dari aksi damai pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah,” kata Tito.
“Ketiga, membuka ruang dialog dengan perwakilan organisasi profesi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rangka penyampaian informasi dan penyamaan pandangan atas pembahasan RUU Kesehatan,” imbuhnya.
Sumber: Kompas.com
