DigIndonews.com, Jakarta – Partai Berkarya menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat buntut tak lolos sebagai peserta Pemilu 2024.
Dilansir dari laman PN Jakarta Pusat, gugatan itu didaftarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya pada Selasa (4/4). Gugatan telah teregister dengan perkara Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.
“Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata,” bunyi salah satu petitum Partai Berkarya dikutip Jumat (7/4).
Dalam gugatannya, Partai Berkarya meminta KPU menunda tahapan Pemilu 2024. Mereka ingin KPU memasukkan Partai Berkarya sebagai peserta Pemilu 2024.
“Menghukum tergugat untuk menunda seluruh alur tahapan Pemilu tahun 2024, sampai penggugat dinyatakan sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 atau sampai Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht),” bunyi salah satu petitum Partai Berkarya.
Selain itu, Partai Berkarya juga ingin PN Jakpus menghukum KPU untuk membayar kerugian materil dan immateriil kepada mereka.
Adapun rincian kerugian yang mereka hitung yaitu untuk kerugian materiil Rp215.000.000.000 dan Immateriil Rp25.000.000.000.
“Dengan total ganti rugi seluruhnya berjumlah Rp. 240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar rupiah)” demikian dikutip dari gugatan Partai Berkarya.
Sementara itu, Kordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Afifuddin mengatakan pihaknya akan menyiapkan dengan baik untuk melawan gugatan itu. Sebab, KPU sudah belajar dari gugatan sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Partai Prima.
“Kami akan persiapkan semuanya. Belajar dari pengalaman Partai Prima tentu kami akan menyiapkan dengan lebih baik lagi, termasuk menggandeng kuasa hukum dan menyiapkan jawaban dan saksi jika diperlukan,” kata Afif kepada wartawan, Jumat (7/4).
“Tapi kami ingin menyampaikan bahwa semua proses hukum yang dihadapi oleh KPU kami tangani dengan sangat serius karena juga agar tahapan pemilu tidak terganggu,” imbuhnya.
Sebelumnya, langkah serupa pernah dilakukan oleh Partai Prima ke PN Jakpus. Partai Prima menang gugatan terhadap KPU.
PN Jakpus memerintahkan KPU untuk menunda tahapan Pemilu 2024 dalam putusannya. Namun, KPU mengajukan banding terhadap putusan itu. Keputusan PN Jakpus juga banyak ditentang oleh berbagai pihak.
Sumber : Dirgantaraonline
