Digindonews.com, Jakarta — Webinar nasional “Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia” pada 21 Juli 2025 menyoroti urgensi transformasi kebijakan pangan Indonesia dari pendekatan konvensional menuju sistem kedaulatan pangan berbasis keberlanjutan, digitalisasi, dan partisipasi publik.
Marwan Jafar, anggota Komisi I DPR RI, menyoroti dinamika global—mulai dari konflik geopolitik hingga krisis energi—yang berdampak langsung pada stabilitas pangan dalam negeri. Ia mendorong pemerintah untuk mempercepat modernisasi pertanian nasional agar tidak terus bergantung pada impor bahan pangan. “Kita harus mandiri secara pangan, dan itu hanya bisa terwujud kalau kebijakan pertanian benar-benar berpihak pada petani,” jelasnya.
Sementara itu, Dr. Usman Kansong menekankan bahwa kedaulatan pangan tidak sekadar persoalan teknis produksi, melainkan soal hak rakyat dalam menentukan sistem pangan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan target indeks ketahanan pangan nasional sebesar 80,72 pada 2029, namun pencapaian ini harus ditopang oleh langkah nyata di lapangan, termasuk edukasi masyarakat dan regulasi pro-petani.
Sugiyono, SH.I, M.H, menekankan bahwa sistem pertanian terpadu atau integrated farming system merupakan strategi tepat untuk menjawab tantangan ketahanan pangan. “Pertanian tidak bisa berjalan sendiri. Tanaman, peternakan, perikanan, dan lingkungan harus saling terintegrasi,” tegasnya. Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi dalam pertanian sebagai bentuk pemberdayaan, terutama bagi generasi muda.
Ketiganya menekankan bahwa keberhasilan ketahanan pangan tidak semata tanggung jawab Kementerian Pertanian, tetapi juga kementerian lain, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Sinergi, keberpihakan anggaran, dan edukasi menjadi fondasi untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara pangan.***
