Jakarta – Pemberantasan hoaks tidak cukup dilakukan dengan menghapus satu per satu informasi palsu yang beredar di internet. Diperlukan kesadaran kolektif, kemampuan berpikir kritis, serta ketahanan individu dalam menghadapi derasnya arus informasi digital.
Akademisi Dr. Ir. Rathoyo Rasdan, MBA, menyampaikan bahwa hoaks merupakan fenomena yang telah berlangsung sejak lama dan akan terus berkembang seiring kemajuan teknologi komunikasi. Karena itu, masyarakat perlu mengubah pendekatan dari sekadar berharap hoaks menghilang menjadi membangun kemampuan untuk mengendalikan penyebarannya dan melindungi diri dari dampaknya.
Hal tersebut disampaikannya dalam Webinar “Menjadi Netizen Cerdas, Bersama Lawan Hoax” yang berlangsung pada Rabu (18/11/2026).
Rathoyo menjelaskan bahwa persoalan hoaks perlu dilihat dari berbagai sudut pandang, mulai dari perbedaan fakta dan informasi palsu, pendekatan agama dan akademis, hingga strategi penanganannya.
Menurutnya, pendekatan akademis menempatkan keraguan sebagai titik awal untuk menemukan kebenaran. Setiap informasi perlu diteliti, diuji, dan diverifikasi secara berulang agar dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga menyoroti fenomena post-truth atau era pascakebenaran, ketika masyarakat cenderung lebih mengutamakan pembenaran atas keyakinan pribadi dibandingkan mencari kebenaran berdasarkan fakta.
Kondisi tersebut membuat seseorang lebih mudah menerima informasi yang sesuai dengan pandangannya, sekalipun informasi itu belum tentu benar. Akibatnya, fakta sering kali kalah oleh opini, emosi, dan kepentingan tertentu.
Rathoyo menegaskan bahwa membangun ketahanan terhadap hoaks membutuhkan keterlibatan pemerintah, DPR, akademisi, serta masyarakat. Pemerintah dan lembaga terkait memiliki peran dalam memberikan edukasi dan membangun sistem perlindungan informasi, sedangkan setiap individu harus memperkuat kemampuan menyaring informasi.
Ia memperkenalkan pentingnya membangun koridor diri, yakni batasan pribadi dalam menerima dan mengonsumsi informasi. Menurutnya, masyarakat harus mampu mengenali kondisi ketika pikiran mulai jenuh akibat terlalu banyak menerima informasi atau too much information.
Ketika mengalami kejenuhan, seseorang perlu mengambil jeda dari perangkat digital, beristirahat, dan kembali melakukan aktivitas di dunia nyata. Kebiasaan tersebut dapat membantu menjaga keseimbangan sekaligus mencegah seseorang menerima dan menyebarkan informasi secara tidak kritis.
Pandangan tersebut sejalan dengan pemaparan praktisi kehumasan dan pakar budaya digital Dr. Rulli Nasrullah, M.Si., yang menekankan pentingnya selektivitas dalam mengikuti akun media sosial.
Rulli mengingatkan bahwa jumlah pengikut atau popularitas sebuah akun tidak otomatis menunjukkan kredibilitas pemiliknya. Masyarakat perlu memastikan sumber informasi berasal dari pihak yang jelas dan dapat dipercaya.
Ia juga mengajak pengguna media sosial memanfaatkan fitur pelaporan terhadap konten yang terindikasi hoaks, serta tidak meneruskan informasi yang belum terverifikasi.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Farah Puteri Nahlia menegaskan bahwa peningkatan literasi digital menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang cerdas bermedia.
Farah mengingatkan bahwa hoaks dapat memicu perpecahan sosial, membentuk opini keliru, bahkan mengganggu kualitas demokrasi. Karena itu, masyarakat harus membiasakan diri memeriksa sumber, membaca informasi secara utuh, membandingkan pemberitaan, dan memastikan keaslian foto maupun video.
Dalam sesi diskusi, para narasumber juga membahas tantangan baru berupa penggunaan AI untuk membuat video deepfake dan tiruan suara tokoh publik. Masyarakat, khususnya generasi muda dan orang tua yang baru mengenal media sosial, perlu mendapatkan edukasi agar tidak mudah tertipu oleh konten manipulatif.
Rathoyo mengingatkan bahwa kemampuan mengenali informasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya pengetahuan, tetapi juga oleh ketajaman insting dan kebiasaan berpikir kritis.
Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak memahami bahwa melawan hoaks merupakan tanggung jawab bersama. Bukan sekadar menghentikan penyebaran berita palsu, tetapi juga membangun kebiasaan mencari kebenaran, menjaga persatuan, dan menciptakan ruang digital yang sehat.
Dengan kolaborasi pemerintah, aparat, lembaga masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan seluruh pengguna internet, ketahanan masyarakat terhadap manipulasi informasi diharapkan semakin kuat.


