Digindonews.com—Perjuangan kontingen Kota Solok yang berhasil menduduki peringkat kedua pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumatera Barat 2026 mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Sebagai bentuk penghargaan atas prestasi tersebut, Pemerintah Kota Solok menyiapkan anggaran bonus sebesar Rp10 miliar bagi atlet dan pelatih dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Komitmen itu disampaikan Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, saat menjawab pandangan umum empat fraksi DPRD Kota Solok dalam rapat paripurna, Selasa (17/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Solok, Fauzi Rusli, SE., MM., didampingi Wakil Ketua Mira Harmadia, serta dihadiri anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, dan jajaran kepala OPD.
Ramadhani menjelaskan, bonus tersebut diperuntukkan bagi atlet peraih medali emas, perak, dan perunggu, termasuk pelatih yang turut berperan dalam pencapaian prestasi. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus motivasi agar pembinaan olahraga di Kota Solok semakin berkembang, meskipun pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan kemampuan keuangan.
Di luar persoalan olahraga, salah satu tantangan besar yang turut dibahas adalah masa depan pengelolaan sampah. Rencana penutupan permanen TPA Regional oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada akhir 2027 mendorong Pemko Solok menyiapkan sejumlah alternatif.
Pemerintah telah menjajaki kerja sama dengan Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, dan Kota Padang yang masih memiliki TPA aktif. Selain itu, identifikasi lahan untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan TPS 3R juga mulai disiapkan.
Pemko turut mendorong pengelolaan sampah berbasis ekonomi masyarakat melalui bank sampah, budidaya maggot, serta pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai ekonomis seperti coco fiber dan cocopeat. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir sekaligus membuka peluang ekonomi baru.
Dalam bidang ketertiban dan pelayanan perkotaan, pemerintah juga merespons persoalan aktivitas remaja hingga larut malam di kawasan Lapangan Merdeka dan Taman Istiqlal. Upaya yang disiapkan meliputi peningkatan patroli, perbaikan penerangan kawasan, serta pembinaan generasi muda dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga.
Persoalan lampu penerangan jalan umum yang rusak juga akan ditindaklanjuti melalui pendataan dan inventarisasi oleh Dinas Perhubungan. Perbaikan diprioritaskan pada persimpangan, tikungan tajam, serta ruas jalan yang minim penerangan dan rawan kecelakaan.
Sementara itu, penataan parkir di kawasan Pasar Raya Solok akan dievaluasi agar tidak menghambat arus lalu lintas. Pemerintah juga akan menertibkan aktivitas perdagangan UMKM di sepanjang Jalan Sawah Solok–Padang Lindang menuju Gawan. Penataan dilakukan melalui sosialisasi dan pembinaan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha masyarakat.
Pada sektor kebencanaan, Pemko Solok melalui BPBD terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026–2027. Sosialisasi kepada sekolah, BUMN, dan masyarakat kelurahan serta pemantauan informasi cuaca menjadi bagian dari langkah antisipasi untuk mengurangi risiko bencana.
Menjawab masukan fraksi terkait pembangunan dan pelayanan masyarakat, pemerintah juga menegaskan komitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerataan infrastruktur, kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan UMKM. Penyesuaian Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan dilakukan dengan mengacu pada evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Adapun pembangunan Masjid Sahara yang menjadi perhatian Fraksi NasDem juga mendapat penjelasan. Pemerintah menyebut proses pengadaan kelanjutan pembangunan telah dilaksanakan melalui mekanisme lelang dengan nilai kontrak Rp2.287.740.829,75.
Menutup penyampaian jawaban pemerintah, Ramadhani mengapresiasi berbagai pandangan, kritik, dan masukan dari seluruh fraksi DPRD. Ia berharap komunikasi dan sinergi antara legislatif dan eksekutif terus terjaga sehingga pembahasan RAPBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Solok.
Dengan berbagai agenda tersebut, pembahasan RAPBD 2027 tidak hanya menyangkut perencanaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi momentum untuk menjawab sejumlah persoalan pelayanan publik, lingkungan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.***


