Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk ketiga kalinya kembali menggelar akad massal KPR Rumah Subsidi skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dengan mengundang Presiden RI, Prabowo Subianto.

Kegiatan serupa yang menghadirkan Presiden RI ini sebelumnya pernah digelar sebanyak dua kali di tahun 2025, yaitu di Kecamatan Cileungsi Provinsi Jawa Barat sebanyak 26.000 unit rumah, dan Kota Serang Provinsi Banten, sebanyak 50.030 unit rumah.

Kegiatan akad massal kali ini diselenggarakan di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan 62.710 debitur KPR Rumah Subsidi melalui skema FLPP. Sebanyak 200 debitur dihadirkan secara langsung, dan 62.510 selebihnya hadir secara daring (online). Akad massal ini kembali mencetak pencapaian tertinggi dibandingkan akad massal sebelumnya, hal tersebut menunjukkan bahwa BP Tapera selalu memberikan komitmen untuk terus meningkatkan capaiannya.

Akad massal juga dilakukan kepada 200 debitur Program KUR Perumahan, dengan total nilai akad mencapai Rp880 Miliar bagi 7.100 debitur, dengan rincian sisi permintaan (demand) sebanyak 6.873 debitur dan sisi penyedia (supply) sebanyak 227 debitur.

Diawali dalam rangkaian kegiatannya, Presiden RI mengunjungi penghuni rumah subsidi setempat, yaitu Ibu Kudung Slamet yang berprofesi sebagai Asisten Rumah Tangga, dan Sdri. Rahma Yuliani yang berprofesi sebagai Satpam. Selanjutnya Presiden RI hadir dalam seremoni untuk menyaksikan dan menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada 10 debitur perwakilan penerima KPR Sejahtera FLPP yang berasal dari beragam profesi baik yang yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap (nonfix income), seperti profesi Pengemudi Ojek Online, Pemuka Agama, Asisten Rumah Tangga, Guru, Perawat, Anggota TNI & Polri, hingga Penjual Jamu. Presiden juga menyempatkan diri untuk menyapa dan berdialog bersama dengan para debitur yang melakukan akad massal secara daring.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa akad yang dilaksanakan secara serentak ini tersebar sekurang-kurangnya 130 titik di 372 Kabupaten/Kota pada 36 provinsi, dari Aceh hingga Papua. Disampaikan Heru lebih lanjut, realisasi penyaluran KPR Subsidi FLPP tahun 2026, per 29 Juli telah mencapai 118.756 unit rumah senilai Rp14,76 Triliun.

“Kinerja FLPP ini tidak terlepas dari dukungan dan sinergi kolaborasi dengan Ekosistem Perumahan, kami ucapkan terimakasih kepada Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah,

Serikat Pekerja, Asosiasi Profesi, serta mitra kerja penyaluran yakni PT Sarana Multi Griya Finansial (persero) bersama 43 bank penyalur yang terdiri Bank 6 HIMBARA, 34 Bank Pembangunan Daerah, dan 3 Bank Swasta,” ujar Heru.

BP Tapera dalam menyalurkan FLPP terus menunjukkan tren peningkatan, dimulai pada tahun 2020 sebesar 109.253 unit, kemudian di tahun 2021 meningkat menjadi 178.728 unit, diikuti tahun berikutnya di 2022 sebesar 226.000 unit, dan tahun 2023 sebesar 229.000 unit. Penyaluran dana FLPP sempat mengalami penurunan tahun 2024 sebesar 200.300 unit, yang kemudian kembali menunjukkan kenaikan di tahun 2025 sebesar 278.868 unit. Capaian tahun 2025 ini merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah penyaluran FLPP sejak tahun 2025. Sedangkan pada realisasi penyaluran tahun 2026, per 29 Juli FLPP telah disalurkan sebanyak 118.756 unit senilai Rp14,76 Triliun.

Inovasi BP Tapera Dalam Meningkatkan Layanan dan Perlindungan Konsumen

Guna terus mendukung Program Tiga Juta Rumah yang merupakan salah satu Program Strategis Pemerintah, BP Tapera terus meningkatkan layanannya melalui berbagai inovasi. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam kesempatan yang sama menyampaikan BP Tapera saat ini terus melakukan peningkatan kualitas tata kelola Rumah Subsidi melalui inovasi Layanan Digital BP Tapera, dengan membangun ekosistem pembiayaan perumahan yang terintegrasi, berbasis data, dan real-time.

Lebih lanjut Heru menjelaskan, melalui inovasi Trilogi Stok, data sistem ketersediaan rumah diintegerasikan secara real-time antara pengembang perumahan, bank penyalur, dan konsumen. Hal ini dilakukan sebagai wujud perlindungan konsumen untuk memastikan rumah subsidi layak huni sebelum diakadkan. BP Tapera juga melakukan penguatan Infrastruktur IT melalui peningkatan kapasitas komputasi, AI, dan penyimpanan data yang didukung keamanan siber bersama BSSN.

Heru menyatakan bahwa BP Tapera saat ini juga telah menyiapkan skema perluasan manfaat KPR Subsidi “Menindaklanjuti Komitmen Pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi pekerja, khususnya di kawasan industri, kami telah mendukung penyiapan skema perluasan manfaat KPR Subsidi, baik hunian tapak maupun vertikal atau rusun,” pungkas Heru.