Digindonews.com, Jakarta, 16 Juli 2026 — Perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru bagi demokrasi Indonesia. Melalui kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan kepada Kelompok Pemilih Rentan, Marjinal, dan Pemula, KPU RI mengajak generasi muda untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga ruang digital dari penyebaran hoaks, disinformasi, politik uang, serta berbagai bentuk manipulasi informasi yang dapat mengganggu kualitas demokrasi.
Dalam sesi pemaparan, Vransiska Fami Arizona, S.Sos., M.Si., memperkenalkan gerakan Digital Guardian yang diinisiasi Bhavani Indonesia sebagai upaya membentuk perempuan muda yang kritis, bertanggung jawab, dan aktif mengedukasi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa besarnya jumlah pemilih perempuan di Indonesia merupakan potensi strategis yang harus diarahkan menjadi kekuatan positif dalam menjaga integritas pemilu.
Peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya literasi digital di tengah meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sumber informasi politik. Ancaman berupa hoaks, ujaran kebencian, politisasi SARA, hingga Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dinilai menjadi tantangan serius yang harus dihadapi bersama melalui peningkatan kemampuan berpikir kritis dan budaya cek fakta.
Sebagai langkah konkret, narasumber mengajak masyarakat menerapkan tiga kebiasaan penting sebelum membagikan informasi, yaitu menahan diri untuk tidak langsung menyebarkan informasi, melakukan verifikasi melalui sumber resmi dan kredibel, serta mempertimbangkan manfaat maupun dampak informasi yang akan disebarkan kepada publik.
Pada sesi penutupan, seluruh narasumber sepakat bahwa demokrasi tidak hanya dijaga pada saat pemungutan suara, tetapi harus dipelihara setiap hari melalui sikap kritis dalam menerima informasi, penolakan terhadap politik uang, serta partisipasi aktif dalam mengedukasi lingkungan sekitar. Dengan kolaborasi antara penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat, dan generasi muda, diharapkan lahir pemilih yang cerdas, berintegritas, dan mampu menjaga kualitas demokrasi Indonesia secara berkelanjutan.***
