Digindonews.com, Jakarta — Transformasi digital UMKM harus diarahkan sebagai kebijakan jangka panjang yang konsisten dan berorientasi pada dampak nyata. Hal ini mengemuka dalam webinar nasional “Digitalisasi UMKM” pada 17 Juli 2025, yang menghadirkan pemangku kepentingan dari DPR RI, praktisi komunikasi, dan pelaku UMKM.
Anggota Komisi I DPR RI Marwan Jafar menegaskan bahwa digitalisasi UMKM bukan hanya kebutuhan hari ini, tapi penentu daya tahan ekonomi bangsa ke depan. Ia meminta Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi untuk menjadi garda terdepan dalam mendorong UMKM masuk ke era digital secara merata dan berkeadilan.
“Kalau ini dijalankan sebagai program sesaat, maka hasilnya juga akan sesaat. Padahal UMKM adalah sumbu utama ekonomi rakyat kita,” ujar Marwan.
Usman Kansong memperkuat urgensi tersebut dengan memaparkan angka: 99% usaha di Indonesia adalah UMKM, yang menyumbang Rp9.500 triliun terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun, proses transformasi digital mereka masih terhambat oleh keterbatasan modal, koneksi internet, hingga kemampuan digital dasar.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, swasta, platform digital, hingga asosiasi e-commerce. “Kita perlu satu peta jalan nasional yang mengikat semua pihak untuk bergerak bersama,” katanya.
Pelaku UMKM, Sutrisno, menambahkan dimensi pengalaman lapangan: “Saya mulai dari nol, hanya dengan handphone. Tapi banyak pelaku lain yang butuh dukungan pelatihan langsung, bukan hanya teori.”
Webinar ini menyimpulkan bahwa keberhasilan digitalisasi UMKM bergantung pada konsistensi kebijakan, kemitraan lintas aktor, dan kehadiran nyata negara dalam proses transformasi ekonomi rakyat dari hulu ke hilir.***
